Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jika Putusan MK Dianulir, Rakyat Bersatu Adili Jokowi

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 17:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Adanya mobilisasi partai politik oleh penguasa untuk kepentingan keluarga membuat demokrasi Indonesia terancam. 

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf menilai kebencian rezim Jokowi pada Anies Baswedan menjadi bagian dari akar kerusakan bernegara. 

“Demi tujuan jahat itu, semua partai (non PDIP) dan perangkat kekuasaan dimobilisasi secara brutal,” kata Faizal dalam akun media X pribadinya yang dikutip RMOL, Rabu (21/8).


“Sangat terang operasi politik dinasti Jokowi bertindak semena-mena. Sembari mengais untung di jalur culas dengan aneka kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan kelompok,” tambahnya.

Faizal pun tak heran, jika tindakan itu semakin menyulut kemarahan rakyat dan membuat Anies menuai simpati publik. 

“Asbab itu, Anies dan rakyat telah termarginal oleh rupa macam intrik politik keji Jokowi dan komplotannya,” terang dia.

Di sisi lain, sambungnya, Anies tampil tegar, penuh kesabaran menghadapi kezaliman yang dipamerkan oleh Jokowi. 

“Bahkan semakin dekat lengser, Jokowi makin gelap mata, bertindak brutus dan penuh kemunafikan di hadapan rakyat,” tegasnya.

“Tidak hanya Anies, namun PDIP dan berbagai elemen yang berkontribusi besar, justru disingkirkan dan teror. Jokowi menunjukan keperkasaan, seolah berkuasa untuk selamanya. Tidak peduli lawan atau kawan, semua diintimidasi,” jelas dia.

Menurut dia, akselerasi kejahatan politik Jokowi seolah sulit dihentikan. Negara dan rakyat terposisi dalam kendali kekuasaan yang digerakan secara otoriter, arogan dan menghalalkan segala cara. Semua akan berakhir di tanggal 20 Oktober.

“Muncul desakan perlawanan dari jutaan rakyat, apa yang mesti dilakukan? Kesimpulan berujung pada tuntutan hukum. Seruan adili Jokowi menjadi fokus gerakan perlawanan. Jangan biarkan Jokowi dan dinastinya lolos begitu saja,” tegasnya lagi.

Masih kata Faizal, penjegalan pada Anies telah membegal hak politik PDIP di Pilgub DKI dan memberangus aspirasi rakyat adalah kejahatan dalam bernegara. Watak kekuasaan gorong-gorong tidak harus dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan.

“Saatnya, seluruh elemen pejuang perubahan bersatu, galang konsolidasi dan bersiap untuk turun ke jalan. Perlawanan moral harus dikobarkan. Selamatkan negara dan kedaulatan rakyat dari kekuasaan jahat Jokowi. Waktunya berangkulan, lawan ketidakadilan,” tandas dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya