Agar Tak Dibegal, Jangan Pilih Ketum Golkar Pejabat Pemerintah

Partai Golkar seharusnya lebih mandiri dalam menentukan arah perkembangan nasib partai, dan tidak mengekor hingga dibegal di tengah jalan, dengan tidak memilih ketua umum yang mempunyai jabatan di pemerintah.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, jika tidak ingin bernasib seperti Airlangga Hartarto, maka seharusnya Ketum Golkar tidak ada dalam struktur kementerian.

"Ia dapat lebih leluasa dan berwibawa dalam menentukan arah partai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (20/8).

Sehingga, kata Saiful, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) tahun ini seharusnya menjadi momentum menjadikan Golkar lebih mandiri dalam menentukan arah perkembangan nasib partai.

"Tdak seperti terus mengekor dan tidak dapat menentukan sendiri arah perkembangan partainya, bahkan dibegal di tengah jalan sebelum masa bhaktinya kepada parpol selesai," pungkas Saiful.