Berita

Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Taufik Hidayat/RMOLJabar

Politik

Pilkada Jabar 2024

DPP Gerindra Ternyata Belum Beri Surat Rekomendasi untuk Dedi Mulyadi

SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 19:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Meski digadang-gadang jadi kandidat terkuat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024, Dedi Mulyadi belum mendapat surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. 

Hingga saat ini, DPP Gerindra belum memberikan surat rekomendasi kepada siapapun yang akan diusung pada Pilgub Jabar 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Gerindra Jabar, Taufik Hidayat, menanggapi soal Dedi Mulyadi bakal diusung pascasejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendorong mantan Bupati Purwakarta itu menjadi calon gubernur di Pilgub Jabar 2024.


Taufik memastikan, sampai saat ini, pihaknya masih menunggu hasil keputusan resmi dari DPP Gerindra soal Pilgub Jabar 2024.

“Belum. Jadi dari Gerindra belum (beri surat rekomendasi). Mungkin di Pulau Jawa ini, yang belum mencalonkan untuk gubernur, dari Jawa Barat," kata Taufik di Kantor DPRD Jabar, dikutip RMOLJabar, Senin (19/8).

Taufik menjelaskan, saat ini nama-nama yang diisukan bakal melaju dari Partai Gerindra untuk Pilgub Jabar 2024 masih berpotensi mengantongi surat rekomendasi dari DPP Gerindra. Tak hanya itu, dirinya mengaku siap, apabila mendapatkan surat rekomendasi dari DPP untuk maju di Pilgub Jabar. 

“Kalau ditanya Pak Taufik siap atau enggak jadi gubernur, kalau perintah dari Pak Prabowo, ya siap. Kalau enggak diperintahkan, ya sudah," tuturnya.

Sementara mengenai Pilkada serentak 2024 di 27 kabupaten/kota Jawa Barat, Taufik memastikan para kader Gerindra akan turun berkontestasi. Baik sebagai calon walikota, calon wakil walikota, maupun calon bupati dan wakil bupati.

"Semuanya ada Gerindra. Bisa walikota atau wakil walikota. Bisa bupati atau wakil bupati. Tidak mungkin kita semuanya bupati atau walikota," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya