Ketum Golkar Jangan Orang yang Punya Jabatan di Pemerintahan

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar harus menjadi ajang introspeksi diri. Untuk itu, sosok Ketua Umum Golkar harus orang-orang yang tidak memiliki jabatan di pemerintah agar tidak bisa diintervensi.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menjelang dilaksanakannya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada Selasa (20/8) dan Rabu (21/8) di JCC Senayan, Jakarta.

"Bisa jadi nantinya Ketua Umum Golkar akan diintervensi oleh kekuasaan apabila menjabat sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo," kata Saiful kepada RMOL, Senin (19/8).

Menurut Saiful, evaluasi terhadap struktur kepengurusan Golkar ke depan harus dilakukan agar nantinya Ketum Golkar tidak lagi diintervensi, dijebak, bahkan dikekang oleh pemerintahan yang akan datang.

"Idealnya Ketua Umum Golkar tidak menjabat pada struktur pemerintahan, ia dapat lebih berwibawa dalam menentukan arah kebijakan partai," tuturnya.

"Cukup misalnya yang duduk dalam pemerintahan mereka yang bukan menduduki posisi strategis dalam struktur parpol," pungkas Saiful.