Belanja Kementerian di Era Prabowo-Gibran Turun Jadi Rp976 Triliun, Kenapa?

Alokasi anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam RAPBN 2025 dirancang lebih kecil dibandingkan dengan APBN 2024. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran untuk K/L pada tahun depan dialokasikan sebesar Rp976 triliun, lebih rendah daripada anggaran tahun ini yang mencapai Rp1.090 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena pemerintahan baru akan fokus pada optimalisasi anggaran, sehingga alokasi untuk K/L relatif lebih kecil 

"Jangan heran, itu adalah belanja K/L, kenapa belanja K/L-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun? Ini karena kita menghormati Presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Dalam masa transisi ini, belanja K/L bersifat relatif dan menunggu arahan lebih lanjut dari presiden terpilih. 

Sri Mulyani menambahkan bahwa sebagian besar anggaran masih ditahan dalam belanja non K/L, yang mencapai Rp1.716,4 triliun. Alokasi ini bisa meningkat setelah presiden terpilih menetapkan prioritas pada Oktober, termasuk untuk program-program andalan Prabowo.

"Ini nanti pada Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa postur RAPBN 2025 dirancang dengan total belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. 

Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, Rp976,8 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian dan Lembaga, sementara Rp1.716,4 triliun digunakan untuk belanja non K/L.