Berita

Joko Widodo-Ma'ruf Amin/Ist

Hukum

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi DJKA ke Timses Jokowi-Ma'ruf

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 07:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami terkait dugaan aliran dana dari salah satu tersangka korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang mengalir ke rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pemilu 2019 lalu.

Demikian penegasan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat ditanya terkait pengakuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto soal aliran dana dimaksud.

"Terkait dengan masalah aliran dananya, ini terkait dengan Pak HK, ini sebetulnya masuk dalam materi yang nanti akan kami tanyakan," kata Asep kepada wartawan, Jumat (16/8).


"Terima kasih informasinya, akan kita tanyakan apakah ke mana saja nanti aliran dananya yang di situ. Kalau memang benar ya, beliau gitu kan disampaikan secara sendiri-sendiri oleh yang bersangkutan. Tapi nanti itu akan menjadi bagian daripada yang kita tanyakan," sambungnya.

Jika tidak ditanyakan, nantinya tim penyidik akan memberikan kesempatan kepada Hasto untuk menyampaikan sesuatu yang belum ditanyakan oleh penyidik.

"Kalau di pemeriksaan itu ada satu pertanyaan biasanya sebelum terakhir. Adakah keterangan yang lain yang ingin saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini? Si saksi itu bisa menyampaikan, ya apa saja keterangan yang dia ketahui, yang belum kita gali, belum kita tanya itu bisa disampaikan," pungkas Asep.

Sebelumnya pada Kamis (15/8), Hasto Kristiyanto batal diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi DJKA. Hal itu dikarenakan Hasto datang 1 hari lebih cepat dari jadwal pada Jumat (16/8).

Kepada wartawan, Hasto mengungkapkan alasannya dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi di DJKA.

Berdasarkan informasi dari Adi Darmo selaku Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 kata Hasto, pada saat itu terdapat rumah aspirasi. Di mana, untuk kebutuhan operasionalnya dilakukan dengan gotong royong.

"Dan kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/8).

Selain itu kata Hasto, di dalam handphone salah satu tersangka kasus DJKA, Adi Darmo ternyata mengirim nomor Hasto kepada salah satu tersangka yang tidak disebutkan identitasnya.

"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, saya tidak ingat satu persatu," kata Hasto.

Karena saat itu, kata Hasto, spiritnya adalah untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. 

"Tapi saya di dalam seluruh pengecekan saya, tidak ada kaitannya dengan persoalan ini. Tetapi saya hadir untuk memberikan keterangan," jelas Hasto.

Hasto pun mengaku tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dikirim salah satu tersangka untuk operasional rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf saat itu.

"Saya tidak ingat, karena seluruh pengelolaan terhadap sumbangan itu kan ranah bendahara. Dan di situlah kemudian disampaikan. Tetapi, ya banyak sih informasi terkait dengan sekretaris tim pemenangan. Nah itu nanti yang semuanya kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya," pungkas Hasto.

Meski batal diperiksa, tim penyidik dan Hasto sepakat jika pemeriksaan diagendakan ulang pada Selasa (20/8).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya