Berita

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid/Ist

Politik

BPIP Bikin Gaduh Lagi

HNW: Paskibraka Berjilbab Tidak Bertentangan dengan Pancasila!

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 12:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kabar Paskibraka perempuan yang diwajibkan mencopot hijab saat bertugas di HUT ke-79 RI, di IKN Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyedot perhatian publik.

Diketahui salah satu delegasi Paskibraka dari Aceh sebelumnya mengenakan jilbab. Namun setelah tiba di IKN mereka harus mencopot penutup aurat tersebut.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disebut-sebut bertanggung jawab atas hal ini. Kebijakan ini pun dikritik keras Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.


"Bila benar, maka BPIP bikin gaduh lagi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melalui akun X resminya, Rabu (14/8).

Larangan yang muncul ini dianggap sebagai langkah mundur dalam penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agamanya.

Sebelumnya, penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan diperbolehkan. Larangan  ini pun menambah panjang daftar kebijakan kontroversial BPIP 

"Berjilbab oleh Paskibraka itu tidak bertentangan dengan Pancasila, sebelum ini diizinkan. Agar BPIP amalkan Pancasila dengan segera cabut larangan itu," tegas HNW akrab disapa.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya