Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur/Repro

Politik

Reshuffle Kabinet Diduga Bagian Agenda Terselubung Jokowi

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 20:43 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Indonesia Maju dimaknai sebagai agenda terselubung Presiden Joko Widodo menitipkan orang kepercayaan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana memaknai, wacana reshuffle kabinet ini sebagai kabinet transisi sebelum pemerintahan Prabowo efektif.
 
"Jokowi seperti ingin menunjukkan tetap berpengaruh pada pemerintahan Prabowo. Barangkali dia ingin meyakinkan orang-orangnya yang masuk list reshuffle ini, bahwa mereka akan terpakai hingga kabinet Prabowo nanti," kata Gde kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/8).


Di sisi lain, wacana reshuffle ini tidak lazim dilakukan di sisa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

"Reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, hanya saja tidak lazim mengingat (jabatan Presiden Jokowi) tersisa kurang dari 3 bulan," tutup Gde.

Kabar reshuffle berhembus pada menteri kabinet pekan ini. Beredar kabar, menteri dari unsur Nasdem dan PDIP akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menjawab gamblang soal wacana perombakan kabinet.

"Ya kalau diperlukan (reshuffle). Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu," kata Presiden Jokowi di IKN, Kalimantan Timur.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Ratusan Migran Bobol Perbatasan Polandia Lewat Terowongan Rahasia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 14:03

Pertumbuhan 8 Persen Jalur Cepat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:57

Komisi III Tolak Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa DPR: Ahistoris !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:43

Meski Ada Beking, Pemerintah Harus Berani Tangkap Pembalak Liar di Sumatera !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:30

Mabes Polri Buka Suara soal Perpol yang Izinkan Anggota Bertugas di 17 Kementerian/Lembaga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:07

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:55

Menko Pangan Zulhas Beri Semangat Petugas SPPG di Lokasi Bencana

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:48

Komisi I DPR: UU TNI yang Baru harus Diimplementasikan secara Nyata

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:32

KUA Bukan Sekadar Kantor Nikah, Tapi Cermin Kehadiran Negara dalam Keluarga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:21

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:08

Selengkapnya