Berita

Penyidik Polda Sumut menerima aksi unjuk rasa guru honorer asal Langkat/Ist

Nusantara

Dalami Dugaan Korupsi PPPK Langkat, 94 Saksi Diperiksa Polda Sumut

RABU, 31 JULI 2024 | 21:09 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pihak Polda Sumatera Utara memastikan penyidik mereka masih mendalami kasus dugaan korupsi terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Langkat.

Hal ini disampaikan penyiidk Polda Sumatera Utara AKP Rismanto Purba selaku panit 3 Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut saat menemui pengunjuk rasa dari kalangan guru dan LBH Medan, Rabu (31/7). Rismanto saat itu menyebut jika mereka sudah memeriksa 94 saksi dalam perkara itu.

“Sekarang kita masih melakukan penyidikan dan kemudian terkait dengan aktor intelektualnya, sedang kita pelajari siapa siapa yang terlibat dalam perkara ini,” katanya menjawab pertanyaan pengunjuk rasa terkait proses yang dilakukan pihak kepolisian terhadap perkara tersebut.


Kasus dugaan korupsi PPPK tahun 2023 di Kabupaten Langkat menjadi sorotan kalangan guru karena Polda Sumatera Utara terkesan lamban dalam menanganinya. Padahal kasus yang sama pada daerah yang lain sudah terlihat progresnya dimana aktor-aktor intelektual sudah semakin banyak yang menjadi tersangka.

Terbaru kasus dugaan korupsi PPPK yang ditangani Polda Sumut yakni yang terjadi di Kabupaten Batubara. Pada kasus disana, Polda Sumut bahkan sudah menetapkan mantan bupati, Zahir sebagai tersangka.

Saat ini, Zahir sendiri masih mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan status tersangkanya itu di Pengadilan Negeri Medan.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya