Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Usai Smelter, Komisi VII Minta Pemerintah Akselerasi Pembangunan Industri Turunan

RABU, 24 JULI 2024 | 10:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan saat ini didukung oleh berbagai smelter yang mulai beroperasi. Salah satunya Smelter PT Freeport Indonesia yang sebentar lagi akan beroperasi di Gresik, Jawa Timur.

Namun menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, hilirisasi dan upaya meningkatkan nilai tambah tidak hanya selesai pada beroperasinya smelter di seluruh Indonesia.

Eddy menegaskan, harus ada akselerasi pembangunan industri-industri turunan agar lebih optimal dalam menghasilkan nilai tambah. 


"Ketika kita sudah memiliki hilirisasi tahap pertama antara lain bentuknya smelter, kita perlu bergegas membangun industri turunannya," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (24/7).

Sekretaris Jenderal PAN ini menyampaikan, tumbuhnya industri-industri turunan akan memastikan nilai tambah yang terkandung dalam sumber daya alam di Indonesia bisa diproses dan dirasakan manfaat ekonominya di dalam negeri. 

"Tujuan hilirisasi bukanlah berdirinya Smelter semata tapi optimalisasi nilai tambah bagi hasil tambang  dan sumber daya alam dari bumi Indonesia," tegasnya. 

Saat ini, kata Eddy, negara tujuan ekspor menikmati nilai tambah dari produk turunan yang dihasilkan sektor pertambangan dan mineral Indonesia.

"Absennya industri turunan di Indonesia mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan dari produk turunan bernilai miliaran Dolar, ditambah potensi penyerapan tenaga kerja," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya