Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Wacana Wajib Asuransi, Siasat Pemerintah Tarik Uang Rakyat

SENIN, 22 JULI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor di Januari 2025 dipandang hanya siasat cara pemerintah menarik uang rakyat.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan, uang sengaja ditarik dari rakyat entah untuk kepentingan swasta atau pemerintah itu sendiri.

"Memang kebijakan pemerintah saat ini nampaknya menarik uang dari masyarakat yang digunakan untuk keperluan swasta atau pemerintah," kata Nailul Huda kepada RMOL, Senin (22/7).


Belakangan, kata Nailul, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menarik uang dari masyarakat mulai dari kenaikan PPN, iuran wajib Tapera, hingga iuran wajib asuransi TPL kendaraan bermotor.

"Semuanya mengurangi pendapatan disposible masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi dalam satu periode tertentu," katanya.

"Dampaknya pertumbuhan ekonomi tidak meningkat optimal," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya