Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Wacana Wajib Asuransi, Siasat Pemerintah Tarik Uang Rakyat

SENIN, 22 JULI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor di Januari 2025 dipandang hanya siasat cara pemerintah menarik uang rakyat.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan, uang sengaja ditarik dari rakyat entah untuk kepentingan swasta atau pemerintah itu sendiri.

"Memang kebijakan pemerintah saat ini nampaknya menarik uang dari masyarakat yang digunakan untuk keperluan swasta atau pemerintah," kata Nailul Huda kepada RMOL, Senin (22/7).


Belakangan, kata Nailul, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menarik uang dari masyarakat mulai dari kenaikan PPN, iuran wajib Tapera, hingga iuran wajib asuransi TPL kendaraan bermotor.

"Semuanya mengurangi pendapatan disposible masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi dalam satu periode tertentu," katanya.

"Dampaknya pertumbuhan ekonomi tidak meningkat optimal," tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya