Berita

Kendaraan bermotor. Ilustrasi/Net

Politik

Wajibkan Asuransi Ranmor, Pemerintah Kehabisan Duit?

SENIN, 22 JULI 2024 | 09:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor (Ranmor) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat, menilai kebijakan itu sangat lucu bila benar-benar diterapkan.

"Salah satu kebijakan rezim kepepet yang lucu banget, kalo beneran jadi," kata dia, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta,Senin (22/7).


Cara seperti itu, sambung dia, menunjukkan upaya pemerintah mencari sumber pendapatan tambahan, di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Pemerintah memiliki banyak proyek, tetapi utang juga terus bertambah.

"Ini rezim emang lagi nggak punya duit ya? Semua kendaraan harus diasuransikan, bagaimana kira-kira?" founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu balik bertanya.

Kebijakan itu diyakini menambah beban masyarakat yang sudah kesulitan dengan berbagai pengeluaran.

Asuransi, menurut dia, seharusnya bukan sebuah kewajiban, tapi sukarela.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya