Berita

Kendaraan bermotor. Ilustrasi/Net

Politik

Wajibkan Asuransi Ranmor, Pemerintah Kehabisan Duit?

SENIN, 22 JULI 2024 | 09:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor (Ranmor) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat, menilai kebijakan itu sangat lucu bila benar-benar diterapkan.

"Salah satu kebijakan rezim kepepet yang lucu banget, kalo beneran jadi," kata dia, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta,Senin (22/7).


Cara seperti itu, sambung dia, menunjukkan upaya pemerintah mencari sumber pendapatan tambahan, di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Pemerintah memiliki banyak proyek, tetapi utang juga terus bertambah.

"Ini rezim emang lagi nggak punya duit ya? Semua kendaraan harus diasuransikan, bagaimana kira-kira?" founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu balik bertanya.

Kebijakan itu diyakini menambah beban masyarakat yang sudah kesulitan dengan berbagai pengeluaran.

Asuransi, menurut dia, seharusnya bukan sebuah kewajiban, tapi sukarela.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya