Berita

Kendaraan bermotor. Ilustrasi/Net

Politik

Wajibkan Asuransi Ranmor, Pemerintah Kehabisan Duit?

SENIN, 22 JULI 2024 | 09:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor (Ranmor) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat, menilai kebijakan itu sangat lucu bila benar-benar diterapkan.

"Salah satu kebijakan rezim kepepet yang lucu banget, kalo beneran jadi," kata dia, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta,Senin (22/7).


Cara seperti itu, sambung dia, menunjukkan upaya pemerintah mencari sumber pendapatan tambahan, di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Pemerintah memiliki banyak proyek, tetapi utang juga terus bertambah.

"Ini rezim emang lagi nggak punya duit ya? Semua kendaraan harus diasuransikan, bagaimana kira-kira?" founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu balik bertanya.

Kebijakan itu diyakini menambah beban masyarakat yang sudah kesulitan dengan berbagai pengeluaran.

Asuransi, menurut dia, seharusnya bukan sebuah kewajiban, tapi sukarela.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya