Berita

Diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7)/RMOL

Politik

Lupa PDIP, Ribka Tjiptaning: Jokowi Harus Ketemu Saya Biar Normal

SABTU, 20 JULI 2024 | 15:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo yang telah melupakan akar dan tempat di mana ia tumbuh hingga menjadi seperti saat ini, dikritik Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. 

Kritikan itu disampaikan Ribka dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurut Ribka yang berlatar belakang dokter, Jokowi bisa lupa akar karena diduga salah minum obat. 


“Emang Jokowi udah lupa, salah minum obat apa bagaimana ya?” ujarnya. 

Ribka menegaskan, seorang pemimpin sejati itu sedianya memiliki kepemimpinan yang baik. Bukan melupakan akar tempat di mana ia ditempa dan besar hingga menjadi orang nomor satu di republik Indonesia.

“Pemimpin itu punya leadership akan ingat siapa yang membesarkan, kalau sudah lupa jangan-jangan salah minum obat? Jokowi harus ketemu saya dulu biar normal lagi, kita suntik,” kelakarnya disambut riuh tawa peserta diskusi.

Di sisi lain, Ribka menyinggung soal betapa pentingnya peristiwa Kudatuli sebagai tinggal sejarah yang melahirkan reformasi 1998. 

Menurutnya, tanpa Tragedi Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli 1996, tidak akan lahir reformasi dan kebebasan seperti saat ini.

“Tidak ada Kudatuli atau 27 Juli tidak ada reformasi. Reformasi itu adalah tonggaknya adalah kasus 27 juli,” kata Ribka.

Dikatakan Ribka, Kudatuli menjadi pemantik lahirnya iklim demokrasi sekaligus mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto selama 32 tahun. 

"Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati, walikota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya