Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi/Istimewa

Politik

Kisruh Penambahan 21 Ribu Kuota untuk ONH Plus Picu Pembentukan Pansus Haji

SENIN, 15 JULI 2024 | 12:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penambahan 21 ribu kuota haji yang diduga untuk haji plus atau ONH plus, juga masalah maskapai penerbangan Garuda Indonesia, menjadi alasan utama DPR RI untuk membentuk Pansus Haji.

"Terkait dengan dugaan penambahan kuota haji sebanyak 21 ribu untuk haji plus, hal ini juga akan menjadi bagian dari evaluasi. Termasuk transportasi penerbangan, Garuda,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, kepada RMOL, Senin (15/7).

Legislator dari Fraksi PAN ini menambahkan, tujuan dari pembentukan pansus haji ini semata-mata untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pelaksanaan haji 2024 yang diduga banyak terdapat pelanggaran serius. 


"Pansus Haji ini dibentuk dengan tujuan untuk mengevaluasi seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk masalah kuota dan pelayanan,” tutupnya.

DPR meresmikan pembentukan Pansus Haji 2024 dalam rapat paripurna pada Selasa lalu (10/7). 

Sebab DPR melihat adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Antara lain, pelayanan buruk kepada jemaah haji saat berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Termasuk dugaan penyalahgunaan kuota tambahan untuk jemaah haji.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya