Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi di Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, dalam rangka pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) Legislatif 2024, pada Jumat (12/7)/RMOL

Bawaslu

Bawaslu Koreksi KPU Soal PSU di Gorontalo Tak Digelar di Daerah Banjir

JUMAT, 12 JULI 2024 | 20:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengoreksi pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan legislatif (Pileg) di Gorontalo.

Anggota Bawaslu, Puadi memastikan, PSU di Gorontalo tidak ada yang digelar di daerah banjir. Sebab, wilayah pelaksanaannya bukan di kota seperti yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin.

"Itu (yang banjir) masuk dalam wilayah Kota Gorontalo," ujar Puadi di sela-sela kunjungan pengawasan PSU Gorontalo, di Kantor Bawaslu Boalemo, Gorontalo, Jumat (12/7).


Dia mengungkapkan, PSU akan dilakukan di dua kabupaten di Gorontalo, yaitu Boalemo dan Pohuwato. Sehingga tidak ada yang digelar di Kota Gorontalo.

"Kita kan masuk di 2 kabupaten ini, antara Boalemo dan Pohuwato. Jadi fokus di 2 kabupaten itu," urainya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan jumlah TPS yang akan melaksanakan PSU besok, dan rencana kegiatan pengawasan yang akan dilakukannya bersama jajaran Bawaslu pusat dan kabupaten terkait.

"Ada 863 ya di 2 kabupaten/kota, Boalemo dan Pohuwato ini. Nah ini mungkin kita nanti malam kita ambil sampling saja untuk dilakukan pemantauan persiapan berkaitan tentang patroli tersebut," tambahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya