Berita

Ketua MPR Bambang Soesatyo/Ist

Politik

11 Ribu Pekerja Menganggur Buntut Permendag Impor, Ini Saran Bamsoet

SELASA, 09 JULI 2024 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet angkat bicara soal laporan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait 11.000 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Diketahui PHK massal itu terjadi sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

Bamsoet meminta Kemenperin untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh yang mengakibatkan terjadinya PHK sebagai akibat ditetapkannya regulasi tersebut.


"Padahal seharusnya regulasi tersebut dibuat untuk melindungi rakyat," kata Bamsoet dalam keterangannya yang dikutip Rabu (10/7).

Kemenperin harus menjelaskan secara detail terutama keterkaitannya dengan meningkatnya jumlah PHK di Indonesia, pasca regulasi tersebut diberlakukan.

"PHK terjadi sebab adanya pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace karena kembali menggunakan produk impor, sehingga berdampak pada tutupnya enam perusahaan," kata Bamsoet.






Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya