Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Pemerintah Perlu Miliki Skala Prioritas Selesaikan Persoalan Kemiskinan Ekstrem

JUMAT, 05 JULI 2024 | 20:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Untuk mencapai ekonomi yang kuat, pemerintah yang akan datang diminta perlu memiliki skala prioritas dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah terkait proyeksi ekonomi di tahun depan.

"Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih kita hadapi, antara lain: kemiskinan ekstrem, stunting, dan wasting," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).


Menurutnya, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, stunting dan wasting, perlu adanya kebijakan yang melibatkan lintas K/L. Kebijakan itu, diminta harus jelas dan terukur tingkat keberhasilannya.

"Kita optimis pemerintah memiliki target besar penurunan stunting lebih progresif. Namun kita belum memiliki effort yang seragam dari multi stakeholder strategis," ujarnya.

Ia menambahkan persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab satu hingga dua K/L saja. Untuk dapat menyelesaikan persoalan itu, perlu sinergitas antar kementerian dan lembaga.

"Oleh sebab itu, semua K/L harus siap bahu membahu dalam menyelesaiakan persoalan dalam satu irama," demikian Said Abdullah.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya