Berita

Ilustrasi bioskop/Net

Bisnis

Dukung Industri Kreatif, DPR Minta Pemerintah Bangun Bioskop di Tiap Kecamatan

JUMAT, 05 JULI 2024 | 15:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah membangun gedung bioskop di setiap kecamatan untuk mendorong ekonomi kreatif di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP 2025, Kamis (4/7).

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menuturkan bahwa pembangunan bioskop itu penting dilakukan, guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif anak bangsa, dengan saran yang didasarkan dalam laporan panitia kerja rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran 2025.


"Untuk memperkuat kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, perlu dilakukan dengan penguatan ekosistem film dan seni, membangun gedung film, gedung kesenian/pertunjukan di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh pemerintah," kata Andi, dikutip Jumat (5/7).

Menurut Andi, pemerintah perlu mencapai sasaran pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Untuk itu, pemerintah juga memerlukan terobosan dan penataan yang masif untuk memancing wisatawan dan industri kreatif di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah, kata Andi juga perlu mendukung kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi seperti membangun rumah makan khas daerah di Indonesia.

"Perlu dukungan pembiayaan dan subsidi dari Pemerintah. Salah satunya membuka rumah makan khas kuliner Nusantara," tuturnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya