Berita

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto/RMOL

Politik

Pimpinan MPR sebut Amandemen Bukan soal Pilpres

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 17:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

MPR RI mewacanakan melakukan amandemen UUD 1945. Namun amandemen itu tidak menyinggung soal konsep pemilihan presiden (Pilpres).

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan, amandemen diperlukan untuk mengembalikan lagi marwah MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Memang ada beberapa yang perlu diamandemen, tetapi belum tentu menyasar ke pemilihan presiden, belum tentu. Mungkin tentang fungsi lembaga tinggi, lembaga tertinggi atau hal-hal lain," kata Yandri di Gedung DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (29/6).


"Persoalan amandemen terbuka memang ada tapi belum tentu menyasar ke sistem pemilihan presiden," sambungnya.

Yandri menekankan, sejumlah fraksi di MPR RI telah membahas secara komprehensif tentang mengembalikan marwah MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Itu salah satu yang memang dibahas di tingkat fraksi MPR, perlu adanya amandemen terbatas. Tetapi apa yang diamandemen, sampai sekarang belum ada titik temu, masih dalam pembahasan," tutup politikus PAN ini.



Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya