Penonaktifan NIK Tak Berkorelasi dengan Pilkada Jakarta

Program penonaktifan NIK warga dipastikan tidak berkorelasi dengan Pilkada Jakarta 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin di depan Komisi A DPRD DKI Jakarta yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Disdukcapil DKI Jakarta, Senin (24/6).

Sebab, menurut Budi, basis data yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara penghapusan NIK baru menyasar orang yang telah wafat.

“Jadi tetap DPT yang saat ini sudah ditetapkan 8,3 juta sekian itu tidak berpengaruh. Kalau kami nonaktifkan NIK nya itu tidak mempengaruhi DPT yang sudah ada kecuali mereka yang sudah pindah saja," kata Budi dikutip Selasa (25/6).

Menurut Budi, warga yang pindah harus menyesuaikan dengan alamat dimana mereka memilih sesuai KTP.

Budi mengatakan, pemilik NIK yang saat ini masuk dalam daftar antrean yang akan dihapus bisa mengajukan sanggahan ke Posko Dukcapil di kelurahan.

Sehingga saluran aspirasi masyarakat yang terdampak program penonaktifan NIK mendapat kanal yang tepat.

“Dalam penonaktifan ini hak politik mereka yang terdampak kebijakan ini tidak terblokir. Jadi tetap aman,” demikian Budi.