Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Politik

20 Oktober Purna Tugas, Jokowi Effect pada Pilkada Diragukan

MINGGU, 23 JUNI 2024 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hasil survei Litbang Kompas menemukan, 54 persen responden mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan Jokowi effect masih dominan di Pilkada 2024.

Menyikapi temuan itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meyakini survei itu akan berubah.

"Pak Jokowi juga akan turun pada 20 Oktober 2024, sehingga 27 November saat Pilkada semua masih dinamis," kata Mardani, lewat akun X miliknya, Minggu (23/6).


Anggota Komisi II DPR itu juga menambahkan, saat kepala negara purna tugas dan digantikan presiden terpilih, biasanya pemimpin yang digantikan akan dilupakan.

"Intinya, tetaplah optimis dan jangan bergantung pada figur tertentu," pungkasnya.

Survei dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak, dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya