Berita

Hardi Mulyono/RMOL

Politik

Hardi Mulyono: Pragmatisme Politik Sangat Parah di Sumatera Utara

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 21:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Tingkat pragmatisme masyarakat Sumatera Utara terhadap dunia politik sudah sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat terperangkap dalam politik transaksional pada agenda-agenda politik seperti pemilu.

Demikian disampaikan akademisi yang juga politisi senior di Sumatera Utara, Hardi Mulyono.

“Kepentingan sesaat untuk mendapatkan rupiah sekedarnya dan iming-iming mendapatkan bantuan sosial yang tak pernah juga membawa mereka hidup sejahtera, begitu gampang mereka yakini,” katanya kepada redaksi, Rabu (19/6).


Hari mengatakan, persoalan ini tidak terlepas dari kalangan penguasa yang menginginkan keabadian jabatan mereka. Dengan memanfaatkan oknum aparat yang tidak memiliki integritas, maka upaya melenggangkan kekuasaan ini menjadi sangat mudah mereka lakukan.

“Oknum aparat pemerintah yang bermental ‘jongos’ berharap jabatan di tempatnya berkarir membuat mereka tidak malu lagi dan bahkan terang-terangan untuk menggiring masyarakat bawah memilih pasangan tertentu,” ujarnya.

Dari hal itu juga kata Hardi, maka sensitivitas masyarakat terhadap penguasaan kekuasaan oleh segelintir orang menjadi sangat rendah. Mereka tidak lagi terpengaruh dengan isu dinasti politik karena sudah terpengaruh dengan politik transaksional.

“Isu politik dinasti sama sekali tak mempengaruhi pikiran masyarakat dalam memberikan pilihan. Sama sekali tak peduli dengan isu itu,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya