Berita

Mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir/Repro

Politik

Pemerintah Didorong Ciptakan Skema Tapera Lebih Adil

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta membuat skema pembayaran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang lebih adil, baik generasi muda maupun tua.

Hal itu dikatakan mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir, dalam acara diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, dengan tema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" pada Minggu malam (9/6).

Amanah mengatakan, banyak orang yang tidak memiliki anak bahkan tidak bekeluarga. Maka dengan adanya keadilan dalam pembayaran Tapera diharapkan mereka yang tidak memiliki keluarga bisa menikmati sisa hidupnya tersebut dengan rumah yang dimilikinya kelak.


“Mungkin dia juga tidak punya anak, yang bisa memelihara. Dia tidak punya tempat tinggal tapi dia butuh tempat tinggal, untuk beberapa tahun sisa hidupnya. Jadi harus ada keadilan untuk banyak tipe peserta,” kata Amanah.

Selain itu, Amanah juga mengimbau pemerintah agar tidak merasa mengetahui semua kesulitan masyarakat. Namun lebih memberikan keterlibatan pemerintah daerah atau lokal dalam menangani permasalahan sejumlah masyarakat terkait Tapera ini.

“Karena pemerintah lokal yang tahu, komunitas mana yang perlu dibangun, yang bisa menunjang,” kata Amanah.




Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya