Berita

Mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir/Repro

Politik

Pemerintah Didorong Ciptakan Skema Tapera Lebih Adil

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta membuat skema pembayaran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang lebih adil, baik generasi muda maupun tua.

Hal itu dikatakan mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir, dalam acara diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, dengan tema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" pada Minggu malam (9/6).

Amanah mengatakan, banyak orang yang tidak memiliki anak bahkan tidak bekeluarga. Maka dengan adanya keadilan dalam pembayaran Tapera diharapkan mereka yang tidak memiliki keluarga bisa menikmati sisa hidupnya tersebut dengan rumah yang dimilikinya kelak.


“Mungkin dia juga tidak punya anak, yang bisa memelihara. Dia tidak punya tempat tinggal tapi dia butuh tempat tinggal, untuk beberapa tahun sisa hidupnya. Jadi harus ada keadilan untuk banyak tipe peserta,” kata Amanah.

Selain itu, Amanah juga mengimbau pemerintah agar tidak merasa mengetahui semua kesulitan masyarakat. Namun lebih memberikan keterlibatan pemerintah daerah atau lokal dalam menangani permasalahan sejumlah masyarakat terkait Tapera ini.

“Karena pemerintah lokal yang tahu, komunitas mana yang perlu dibangun, yang bisa menunjang,” kata Amanah.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya