Berita

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/RMOL

Politik

YLBHI: Pernyataan Panglima TNI Soal Multifungsi TNI Tidak Tepat

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut tidak ada dwifungsi tetapi multifungsi ABRI atau TNI dipandang keliru.

"Kami memandang, pernyataan panglima TNI tersebut merupakan pandangan yang salah dan keliru," ujar Direktur YLBHI M. Isnur kepada wartawan, Jumat (7/6).

Isnur mengatakan, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi. Sehingga, harus ada pemisahan antara domain sipil dan domain militer.


Lebih lanjut kata dia, militer sesuai dengan hakikat keberadaanya dididik, dibiayai dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan atau fokus pada pertahanan negara.

"Bukan untuk mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik," tuturnya.

Menurutnya, Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut, mengingat hal itu merupakan ranah politik dan pembuat kebijakan.

"Dengan pernyataan Panglima TNI tersebut, justru mengkonfirmasi pandangan dan kekhawatiran yang berkembang di publik terkait akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI," pungkasnya.

Revisi UU TNI menuai polemik lantaran memunculkan wacana kebangkitan dwifungsi ABRI.

Menurut Agus Subiyanto, dwifungsi tidak ada. Tetapi, multifungsi yang memang dilakukan demi kebaikan bangsa dan negara.

"Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, (tapi) multifungsi ABRI, semuanya kita," katanya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya