Berita

Parlemen Denmark/Net

Dunia

Denmark Tolak Akui Negara Palestina

RABU, 29 MEI 2024 | 13:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Langkah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang telah mengakui negara Palestina, tampaknya tidak akan langsung diikuti oleh negara Eropa lainnya.  

Parlemen Denmark pada Selasa (28/5), menolak rancangan undang-undang yang diajukan untuk memberikan pengakuan kepada negara Palestina.

Keputusan itu diambil karena menilai belum saatnya melakukan pengakuan dan beberapa syarat masih belum terpenuhi untuk Palestina bisa diakui sebagai negara.


RUU pengakuan itu telah diusulkan oleh empat partai sayap kiri.

Anggota parlemen The Alternative, Sascha Faxe menyatakan pengakuan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah.

“Sebagian besar politisi Denmark setuju bahwa tidak akan ada perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa solusi dua negara,” ujarnya pada rapat parlemen, seperti dimuat AFP.

Faxe menambahkan bahwa dia melihat pengakuan adalah hak yang harus dipenuhi Denmark kepada warga Palestina.

Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen sebelumnya mengatakan pemerintah Denmark tidak dapat mengakui negara Palestina karena tidak memiliki satu otoritas atau kendali yang berfungsi atas wilayahnya sendiri.

Rasmussen berharap Denmark suatu hari nanti dapat memberikan dukungannya kepada negara Palestina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya