Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Ist

Politik

PDIP dan PKS Didorong jadi Penyeimbang Agar Penguasa Tak Kebablasan

RABU, 01 MEI 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menjadi oposisi bukan status hina, bahkan memiliki wibawa menjadi kekuatan penyeimbang agar pemegang tampuk kekuasaan tidak kebablasan. Untuk itu, PDIP dan PKS diharapkan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menilai keberadaan partai oposisi dalam sebuah sistem demokrasi tetap diperlukan.

Menurut Wildan, menjadi partai oposan bukan berarti menjalankan peran mencari-cari kesalahan pemerintahan yang berkuasa. Namun justru menjadi kekuatan penyeimbang agar sang pemegang tampuk kekuasaan tidak kebablasan.


"Harapannya, PKS dan PDIP bisa menjadi dua partai oposisi yang mewakili aspirasi pemilih dalam mengoreksi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran sepanjang 2024 sampai 2029 nanti," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

Apalagi, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, selama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin pemerintahan, keberadaan PDIP yang menjadi oposisi justru menghangatkan demokrasi di Indonesia.

"Yang dimaksud dengan menghangatkan di sini ialah adanya ruang bagi publik untuk menitipkan aspirasinya kepada PDIP ketika menilai ada yang kurang tepat dari kebijakan SBY di masa itu," tutur Wildan.

Wildan pun menyayangkan, kesan yang muncul selama ini, keberadaan partai opisisi bakal memicu instabilitas politik.

Padahal, selama partai oposisi menjalankan perannya sesuai fatsun politik atau berlandaskan adab dan etika yang berlaku, maka keberadaan partai oposisi tetap akan punya daya tarik di mata pemilik, serta punya daya tawar di mata penguasa.

"Kalau PDIP dan PKS ikut masuk ke dalam pemerintahan, kesan yang muncul adalah pertanyaan sinis. Untuk apa Pemilu 2024 diselenggarakan dengan biaya lebih dari Rp70 triliun kalau akhirnya sebagian besar parpol berkoalisi," pungkas Wildan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya