Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Kritik Pemilu 2024, IPR: Anomali, PDIP Masih di Kabinet

SELASA, 09 APRIL 2024 | 16:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui tulisannya terkait Pemilu 2024 masih menjadi sorotan.

Direktur Eksekutif Indoensia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai aneh jika PDIP melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab, partai banteng moncong putih masih dari koalisi pemerintah itu sendiri.

“Di sini bias. PDIP Masih bagian dari pemerintah The Ruling Party tapi merasa sebagai oposisi pasca Pemilu 2024 kali ini, anomali ya,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (9/4).


Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, yang semakin menjadi anomali yaitu PDIP tidak berani bersikap tegas sebagai oposisi karena tidak menarik menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju, namun bersikap seperti oposisi pemerintah.  

“Di sini ada bias, anomali, partai pemerintah ada di kabinet. Tapi karena Jokowi berseberangan dengan PDIP maka PDIP mengambil jarak dengan pemerintah? padahal ada di dalam pemerintahan. Ini kan anomali ya,” pungkasnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti Pilpres 2024 melalui tulisan panjangnya. Ia menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan, nepotisme, hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya