Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Gedung Putih Minta NASA Tetapkan Standar Zona Waktu untuk Bulan

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 17:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) telah diminta pemerintahan Joe Biden agar membuat standar waktu terpadu untuk Bulan dan benda langit lainnya.

Perintah tersebut diterbitkan melalui memo kebijakan yang dikeluarkan Gedung Putih pada Selasa (2/4) waktu AS.

Waktu Bulan Terkoordinasi (LTC) akan menetapkan referensi waktu resmi untuk membantu memandu misi bulan di masa depan.


Mengutip Engadget, Kamis (4/4), memo tersebut mengarahkan NASA untuk bekerja sama dengan Departemen Perdagangan, Pertahanan, Luar Negeri, dan Transportasi untuk merencanakan strategi penetapan Waktu Bulan Terkoordinasi (LTC) pada tanggal 31 Desember 2026.

Kerja sama internasional juga akan berperan, terutama dengan para penandatangan Perjanjian Artemis.

“Saat NASA, perusahaan swasta, dan badan antariksa di seluruh dunia meluncurkan misi ke Bulan, Mars, dan sekitarnya, penting bagi kita untuk menetapkan standar waktu angkasa demi keamanan dan akurasi,” tulis Wakil Direktur Keamanan Nasional OSTP Steve Welby dalam White Siaran pers DPR.

“Definisi waktu yang konsisten di antara para operator di ruang angkasa sangat penting untuk keberhasilan kemampuan kesadaran situasional ruang angkasa, navigasi, dan komunikasi, yang semuanya merupakan dasar untuk memungkinkan interoperabilitas di seluruh pemerintahan AS dan dengan mitra internasional," ujarnya.

Didirikan pada tahun 2020, prinsip-prinsip tersebut merupakan seperangkat prinsip umum antara (saat ini) 37 negara yang mengatur prinsip-prinsip eksplorasi dan pengoperasian ruang angkasa. Tiongkok dan Rusia bukan bagian dari kelompok itu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya