Berita

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beserta jajaran saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4)/RMOL

Politik

Bahlil Dicecar Komisi VI Alasan BSD dan PIK Masuk PSN

SENIN, 01 APRIL 2024 | 18:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan pemerintah memasukkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) ke dalam proyek strategis nasional (PSN) disorot Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengaku terkejut mendengar BSD dan PIK jadi kawasan yang dipegang pemerintah, padahal sebelumnya proyek di kawasan elite tersebut digarap oleh pihak swasta.

"Terkait dengan PSN beberapa minggu lalu, saya membaca soal PSN PIK dan PSN Serpong (BSD) saya agak terkaget-kaget membacanya. Setahu saya, mereka development murni swasta, kenapa bisa mereka mendapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya di dalam hati, ada apa ini?” tanya Deddy kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).


Legislator dari Fraksi PDIP ini lantas bertanya kembali ke Bahlil tentang keuntungan Indonesia dari developer PIK dan BSD tersebut.

"Apakah mereka mau disuruh membangun rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget pak!” ucapnya.

"Kenapa bisa dia (BSD dan PIK) menjadi PSN, benar-benar melukai kalau menurut saya,” sambungnya.

Deddy meminta agar Bahlil menyampaikan secara gamblang mengenai dua proyek strategis nasional tersebut yang dianggap hanya membuat kerugian bagi Indonesia.

"Jadi tolong jelaskan secara gamblang kenapa sih proyek swasta yang begitu banyak menghasilkan uang bisa dijadikan PSN? Padahal kita tahu, dulu PIK banyak persoalan itu sekarang jadi PSN, enggak masuk akal pak,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya