Berita

Prabowo Subianto punya hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinet pembantunya tanpa intervensi pihak luar pemerintahan/Istimewa

Politik

Hak Prerogatif Menentukan Kabinet Milik Presiden, Bukan Mantan Presiden

JUMAT, 29 MARET 2024 | 14:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden terpilih memiliki hak prerogatif untuk menentukan postur kabinet pemerintahannya. Mantan presiden diharapkan tidak ikut campur.

Hal itu ditegaskan penggagas lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menanggapi potensi cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Benar seharusnya Jokowi jangan cawe-cawe," ucap pria yang karib disapa Hensat ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).


Menurut Hensat, jika Jokowi masih mau cawe-cawe, tetap tergantung sikap Prabowo. Pasalnya, sebagai presiden terpilih dan punya hak prerogatif, Prabowo mau atau tidak Jokowi ikut campur dalam dalam pembentukan kabinetnya.

"Jadi semua orang pasti berusaha untuk cawe-cawe, termasuk Jokowi. Nah intinya Prabowo mau enggak ada orang lain cawe-cawe? Kalau Prabowo enggak mau orang lain cawe-cawe pasti enggak ada yang bisa cawe-cawe," katanya.

"Jadi hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif mantan presiden atau teman-temannya presiden," demikian Hendri Satrio.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya