Berita

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar./RMOL

Pertahanan

Mabes TNI Bicara Kabar 10 WNI jadi Tentara Bayaran di Ukraina

SABTU, 16 MARET 2024 | 10:03 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Markas Besar (Mabes) TNI buka suara terkait isu adanya 10 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran Ukraina yang sedang berkonflik dengan Rusia.

"Bukan dari TNI, mas," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Nugraha Gumilar saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengamini adanya informasi yang beredar di publik tersebut. Namun, Kemenlu menegaskan masih mendalami kebenaran isu itu.


Jurubicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal bahkan meminta kepada awak media untuk mengonfirmasi langsung isu WNI jadi tentara bayaran itu kepada pihak kedutaan besar.

"Silakan bertanya kepada (Kedutaan) Rusia mengenai data yang mereka miliki," imbuhnya.

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data Kementerian Pertahanan mereka tentang tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk ikut bertempur.

Dalam catat yang dimiliki Rusia, sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing memasuki Ukraina. Dari jumlah tersebut, 5.962 di antaranya tewas.

Masih dalam laporan itu, Polandia menjadi negara penyumbang tentara bayaran terbanyak mencapai 2.960 orang. Disebutkan pula, ada 10 WNI jadi tentara bayaran, empat orang di antaranya tewas dalam peperangan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya