Berita

Para tokoh sentral PKS/RMOL

Politik

PKS Sebaiknya Tetap Oposisi

MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebaiknya tetap oposisi terhadap pemerintah mendatang, sebagai kekuatan penyeimbang demokrasi di Indonesia.

Harapan itu disampaikan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoal perlunya oposisi bagi pemerintahan mendatang.

Dia berharap PKS dan PDIP bisa menjadi tim dan motor oposisi pemerintah lima tahun ke depan.


"Dua partai itu kami harapkan tidak gabung ke koalisi pemerintah, karena hanya memperlemah demokrasi di Tanah Air," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/2).

Jika PKS maupun PDIP ikut gabung bersama koalisi partai pemenang, justru bakal merusak tatanan demokrasi.

"Kalau demokrasi lemah, maka kita sudah mengkhianati semangat reformasi. Dan itu tidak dikehendaki semua anak bangsa yang cinta demokrasi," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya