Berita

Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

KPU Hentikan Sementara Rekapitulasi Suara Kecamatan

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menghentikan rekapitulasi suara tingkat kecamatan, menyusul banyaknya masalah selisih hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan yang masuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Berdasar informasi yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, salah satu yang dihentikan adalah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua KPU Tangsel, Qori Ayatullah, mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar menghentikan proses rekapitulasi suara.

"Berdasar arahan KPU RI 18 Februari 2024, untuk akurasi data Sirekap yang digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, rapat pleno PPK agar dijadwal ulang menjadi 20 Februari 2024," tulis Qori, dalam suratnya, Senin (19/2).

Dia juga meminta jajaran PPK yang sudah menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, agar ditunda pelaksanaannya, hingga tanggal yang telah ditentukannya itu.

"Bagi yang sudah berjalan, agar diskors dulu sampai 20 Februari 2024," tandasnya.

Di Tangsel terdapat 13 kecamatan, meliputi wilayah kerja PPK Tangerang, Karawaci, Batuceper, Benda, Neglasari, Cipondoh, Ciledug, Jarang Tengah, Larangan, Pinang, Jatiuwung, Priuk, dan Cibodas.

Selain itu, berdasar informasi yang berhasil dihimpun, dari 7 ribu lebih kecamatan yang ada di seluruh Indonesia, hanya 33 kecamatan yang proses rekapitulasi suaranya lanjut ke tahapan kabupaten/kota.

Temuan itu tak sesuai dengan klaim Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, yang mengaku kesalahan data perolehan suara Pilpres 2024 yang terinput di Sirekap hanya 0,64 persen, atau terjadi di 2.325 TPS dari total 823.236 TPS per Kamis (15/2).

Sementara hingga Sabtu siang (17/2) pukul 12.00 WIB, anggota KPU RI yang mengepalai Divisi Data dan Informasi, mengklaim, dari 533.435 TPS yang sudah mengunggah Form C.Hasil Plano ditemukan 0,32 persen data penghitungan suara Pilpres masih bermasalah, terjadi di 1.700 TPS.

Pada saat yang sama juga terdapat 1,85 persen data penghitungan suara Pileg DPR RI 2024 yang masih bermasalah, terjadi di 7.473 TPS dari total 402.911 TPS yang sudah mengunggah Form C.Hasil Plano.

Per hari ini belum ada perkembangan yang disampaikan KPU RI.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya