Berita

Ganjar Pranowo. /Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Ganjar Ungkit Kasus Butet Kartaredjasa, Tegaskan Pemerintah Mesti Dikritik

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 21:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perlindungan terhadap para pelaku seni dan budayawan sangat diperlukan.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah tak boleh membatasi para seniman dan budayawan dalam menyampaikan ekspresinya.

Hal ini ditegaskan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons statement capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat capres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu malam (4/2).


Prabowo menyebut bahwa pemerintah juga harus menjadi garda terdepan bagi kebudayaan.

"Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu lantas mencontohkan kasus seniman Butet Kartaredjasa yang diduga mendapatkan intimidasi dari oknum aparat agar tidak berbicara soal politik.

"Masa takut sama pentasnya Butet, kamu boleh lho pentas tapi enggak usah ngomong politik, enggak," ketusnya.

Oleh karena itu, menurut Ganjar, pemerintah mesti dikritik dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga bisa berjalan sesuai track.

"Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track dan biarkan mereka mengekspresikan dengan dengan seninya dengan karakternya, dengan budayanya," tandasnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya