Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Ramai Petisi Kampus Ternama, Pemerintah Tak Boleh Diam

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 11:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta tidak diam atas munculnya petisi civitas akademika dari sejumlah kampus ternama di Indonesia.

"Pemerintah harus serius merespons petisi yang disampaikan para akademisi dari berbagai kampus," kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/2).

Menurutnya, pemerintah harus segera tanggap dengan para civitas akademika tersebut, lantaran isi dari petisi itu tidak main-main.


"Apalagi petisi itu salah satunya terkait dengan pelaksanaan konstitusi. Petisi ini mengingatkan Presiden Joko Widodo agar taat melaksanakan konstitusi," kata Jamiluddin.

"Sebab, pelanggaran konstitusi akan membahayakan Jokowi sebagai presiden," imbuhnya.

Jamiluddin mengatakan, petisi itu juga berkaitan dengan masalah keadilan dan demokrasi. Dua hal ini juga masalah penting yang tak boleh diabaikan presiden.

"Masalah keadilan dan demokrasi juga menjadi semangat reformasi yang harus diwujudkan Jokowi. Kalau akademisi mengingatkan hal itu, berarti memang ada masalah serius yang harus segera diatasi Jokowi," tutup Jamiluddin.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya