Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Bisnis

Jokowi Kembali Kucurkan Bansos Baru Rp11 Triliun di Masa Kampanye

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 12:36 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah masa kampanye Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) terbaru dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bansos yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (BLT), sebesar Rp200 ribu per bulan.

Akan tetapi, penerima nantinya akan diberikan BLT dengan skema rapel sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp600 ribu, yang diberikan pada bulan depan.


Bendahara negara itu menjelaskan bahwa pencairan bansos BLT tersebut akan sama seperti pencairan bansos El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan, yang dicarikan dua bulan sekaligus menjadi Rp400 ribu.

"Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) jadi (disalurkan) Februari. Nanti tiga bulan sekaligus (disalurkan)," jelas Sri.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam gilirannya menjelaskan bahwa bansos ditujukan untuk masyarakat miskin sebagai mitigasi risiko pangan.

"Pemerintah memutuskan memberikan bantuan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujarnya dalam Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menurut Airlangga bantuan itu diberikan selama tiga bulan yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun, ada kemungkinan akan diperpanjang jika betul-betul bermanfaat bagi warga miskin.

"Itu untuk tiga bulan dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya