Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Net

Nusantara

Heru Peringatkan soal Potensi Kecurangan Pemilu

SENIN, 29 JANUARI 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung.

Adapun fasilitas yang disediakan seperti penyediaan gedung sekretariat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan/kecamatan, gudang logistik dan tempat rekapitulasi suara, jaringan internet di 44 tempat rekapitulasi suara, serta dukungan tenaga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik.

"Upaya optimalisasi pengamanan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat. Tentunya, turut mencegah potensi kecurangan maupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Jakarta," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Polda Metro Jaya, Senin (29/1).


Tidak hanya itu, Heru juga menekankan beberapa hal, seperti pentingnya sinergi antara aparat keamanan, dengan menempatkan personel keamanan di titik-titik strategis guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah potensi gangguan atau ancaman lainnya. Selain itu, melibatkan tenaga kesehatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya petugas yang kelelahan.

Heru turut mengimbau agar koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta instansi terkait lainnya diperkuat, demi memastikan semua tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dengan pertemuan ini, semakin mematangkan persiapan kita dalam mendeteksi dan mengantisipasi segala kemungkinan ancaman maupun tantangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Bersama kita perkuat sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai bentuk komitmen mewujudkan Sukses Jakarta untuk Indonesia," pungkas Heru.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya