Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Hukum

KPK Terima 5.079 Laporan Masyarakat, Ini 5 Provinsi Terbanyak

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 19:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selama 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 5.079 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Paling banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari laporan pengaduan masyarakat.

"Selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan," kata Nawawi dalam acara Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (16/1).


Dari jumlah tersebut kata Nawawi, sebanyak 690 belum dapat ditindaklanjuti, sehingga diarsipkan, dan 4.389 dilakukan verifikasi. Selanjutnya, sebanyak 1.962 laporan dalam proses penelaahan.

"Tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal, 9 laporan diteruskan kepada pihak internal, 2 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindaklanjuti," terang Nawawi.

Adapun lima wilayah terbanyak dalam penyampaian laporan pengaduan masyarakat, yakni DKI Jakarta sebanyak 759 laporan, Jawa Barat sebanyak 483 laporan, Jawa Timur sebanyak 430 laporan, Sumatera Utara sebanyak 354 laporan, dan Jawa Tengah sebanyak 270 laporan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya