Berita

Jurubicara Timnas Amin, Sukamta/Ist

Politik

Timnas Amin Siapkan Terobosan Baru Pengadaan Alutsista

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal pemerintah yang kerap utang untuk membeli alat perang atau Alutsista, dinilai Jurubicara Timnas Amin, Sukamta, sangat tepat.

Menurutnya, Cak Imin sedang mengingatkan, bahwa pemimpin memiliki prioritas dalam menyusun kebijakan, mengingat negara memiliki keterbatasan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (7/1).


Sukamta yang juga anggota Komisi I DPR RI itu juga menyatakan, paradigma “Si vis pacem, para bellum” yang berarti, jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang, harus ditempatkan secara bijak.

Menurutnya, pertahanan tidak melulu soal militer dan Alutsista. Anggaran belanja alat perang juga jangan sampai melampaui yang seharusnya, apalagi jika harus berutang banyak.

Diketahui, Kemenhan belanja Alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar, setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per Dolar AS).

"Memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusia, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi Alutsista yang canggih," jelasnya.

Meski begitu, calon anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil DIY itu memahami bahwa belanja Alutsista tetap penting. Namun tetap menggunakan prioritas sesuai skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.

“Karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimum Essential Forces) tahap III berakhir pada 2024, Timnas Amin memprogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan Alutsista berbasis fungsi dan adaptasi teknologi," jelasnya.

"Pengadaan Alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi,” pungkas Sukamta.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya