Berita

Jurubicara Timnas Amin, Sukamta/Ist

Politik

Timnas Amin Siapkan Terobosan Baru Pengadaan Alutsista

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal pemerintah yang kerap utang untuk membeli alat perang atau Alutsista, dinilai Jurubicara Timnas Amin, Sukamta, sangat tepat.

Menurutnya, Cak Imin sedang mengingatkan, bahwa pemimpin memiliki prioritas dalam menyusun kebijakan, mengingat negara memiliki keterbatasan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (7/1).


Sukamta yang juga anggota Komisi I DPR RI itu juga menyatakan, paradigma “Si vis pacem, para bellum” yang berarti, jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang, harus ditempatkan secara bijak.

Menurutnya, pertahanan tidak melulu soal militer dan Alutsista. Anggaran belanja alat perang juga jangan sampai melampaui yang seharusnya, apalagi jika harus berutang banyak.

Diketahui, Kemenhan belanja Alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar, setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per Dolar AS).

"Memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusia, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi Alutsista yang canggih," jelasnya.

Meski begitu, calon anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil DIY itu memahami bahwa belanja Alutsista tetap penting. Namun tetap menggunakan prioritas sesuai skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.

“Karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimum Essential Forces) tahap III berakhir pada 2024, Timnas Amin memprogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan Alutsista berbasis fungsi dan adaptasi teknologi," jelasnya.

"Pengadaan Alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi,” pungkas Sukamta.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya