Berita

Jurubicara Timnas Amin, Sukamta/Ist

Politik

Timnas Amin Siapkan Terobosan Baru Pengadaan Alutsista

MINGGU, 07 JANUARI 2024 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal pemerintah yang kerap utang untuk membeli alat perang atau Alutsista, dinilai Jurubicara Timnas Amin, Sukamta, sangat tepat.

Menurutnya, Cak Imin sedang mengingatkan, bahwa pemimpin memiliki prioritas dalam menyusun kebijakan, mengingat negara memiliki keterbatasan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (7/1).


Sukamta yang juga anggota Komisi I DPR RI itu juga menyatakan, paradigma “Si vis pacem, para bellum” yang berarti, jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang, harus ditempatkan secara bijak.

Menurutnya, pertahanan tidak melulu soal militer dan Alutsista. Anggaran belanja alat perang juga jangan sampai melampaui yang seharusnya, apalagi jika harus berutang banyak.

Diketahui, Kemenhan belanja Alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar, setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per Dolar AS).

"Memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusia, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi Alutsista yang canggih," jelasnya.

Meski begitu, calon anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil DIY itu memahami bahwa belanja Alutsista tetap penting. Namun tetap menggunakan prioritas sesuai skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.

“Karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimum Essential Forces) tahap III berakhir pada 2024, Timnas Amin memprogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan Alutsista berbasis fungsi dan adaptasi teknologi," jelasnya.

"Pengadaan Alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi,” pungkas Sukamta.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya