Berita

Presidium Indonesia mendesak kasus kekerasan pada relawan Ganjar di Boyolali diusut tuntas/RMOL

Politik

Jika Kasus Boyolali Tak Diusut, Panglima TNI dan Pangdam Diminta Mundur

MINGGU, 31 DESEMBER 2023 | 16:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Akademisi dan aktivis yang mengatasnamakan Presidium Indonesia, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Pangdam IV Diponegoro Mayjen Tandyo Budi, mundur dari jabatan, jika tak mampu mengusut tuntas kekerasan yang dialami relawan Ganjar Pranowo.

Anggota Presidium Indonesia, Ubedillah Badrun, menuturkan, dengan adanya kasus kekerasan di tahun politik, menandakan Indonesia dalam keadaan darurat demokrasi dan brutalitas politik.

“Bangsa Indonesia memasuki periode darurat brutalitas politik, ditandai peristiwa di Klaten dan Boyolali, tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima siapapun. Dari peristiwa itu, satu orang meninggal dunia dan empat luka berat,” kata Ubedillah Badrun, saat jumpa pers di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/12).


Sebab itu Presidium Indonesia menyatakan sikap dan mendesak pemerintah agar tidak melakukan tindakan represif kepada masyarakat sipil.

“Kami mengutuk, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi,” bunyi pernyataan sikap Presidium Indonesia.

Aparat penegak hukum didesak segera mengusut tuntas peristiwa itu.

“Dalam rangka konsolidasi demokrasi dan semangat reformasi, kasus itu harus ditindaklanjuti oleh pengadilan militer, karena pelakunya aparat TNI berpakaian sipil. Begitu juga Komnas HAM, karena ada dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa kekerasan itu,” bunyi poin lainnya.

Presidium Indonesia juga mengingatkan agar aparat TNI/Polri bersikap netral pada seluruh proses pemilihan umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika kasus itu tidak dituntaskan, kami mendesak Panglima TNI, KSAD, Pangdam IV Diponegoro, Danrem serta Dandim, agar memegang teguh kode etik TNI, dengan cara mengundurkan diri dari jabatan, sebagai tanda kesungguhan TNI membenahi institusi, dan menjadi peringatan keras untuk seluruh jajaran TNI,” demikian poin lainnya.

Presidium Indonesia terdiri dari sejumlah akademisi, seperti Ubedillah Badrun, Ari FKPPI, Beni Rhamdani, Firman Tendry Masengi, Joshua Napitupulu, dan Buya Azwar Furgudyama.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya