Berita

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono/Ist

Politik

Hambat Petani Peroleh Pupuk, Prabowo-Gibran akan Hapus Kartu Tani

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 02:26 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ketersediaan akses pupuk di Jawa Tengah masih dirasakan para petani.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono yang mendengar langsung keluhan para petani terkait sulitnya akses pupuk subsidi.

"Para petani mengeluh sulit dapat pupuk subsidi karena Kartu Tani. Itu fakta di lapangan. Jadi tidak perlu menuding pihak lain tak paham data," kata Sudaryono kepada wartawan, Jumat (29/12).


Masih kata Sudaryono, banyak petani di Jawa Tengah yang kesulitan dengan mekanisme penggunaan Kartu Tani, salah satunya terjadi di Kabupaten Karanganyar dan Kota Tegal.

"Saya mendapatkan informasi, bulan lalu ratusan petani anggota Gapoktan Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, marah lantaran Kartu Tani tak bisa digunakan menebus pupuk bersubsidi," kata Sudaryono dikutip Sabtu (30/12).

Lalu ada informasi dari Gapoktan Akur Tani Jaya, Kota Tegal yang anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan Kartu Tani.

Sudaryono mendorong masalah tersebut segera teratasi. Menurutnya, Prabowo-Gibran hadir membawa solusi bagi petani dengan menyederhanakan proses petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan menghapus Kartu Tani.

"Para petani memang menginginkan pupuk mudah didapat. Saya pastikan, kalau Prabowo-Gibran menang, Kartu Tani hilang, pupuk mudah didapat, petani sejahtera," kata Sudaryono.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya