Apel Gelar Pasukan Marinir di lapangan apel Mako Koarmada III, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (18/12)/Ist
Guna menjalankan tugas menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 di tanah Papua, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Sorong mengerahkan 1.075 personelnya.
Kesiapan prajurit Pasmar 3 Sorong itu terlihat dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pengamanan Perbatasan Mobile RI-PNG di lapangan apel Mako Koarmada III, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (18/12) lalu.
Dalam hal ini, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Sugianto memimpin langsung apel gelar pasukan yang terdiri dari 1 SSY Yonif 11 Mar, 1 SSY Menkav 3 Mar, 1 SSY Menart 3 Mar, 1 SSY Menbanpur 3 Mar, 1 SSY Yontaifib 3 Mar dan 1 SSK Pamtas RI-PNG Mobile Papua.
Kemudian dilaksanakan pengecekan kesiapan personel satu persatu mulai dari material tempur pasukan, Kendaraan Dinas (Randis), dan Kendaraan Tempur (Ranpur) yang digelar dalam upacara tersebut.
Dalam sambutannya, Danpasmar 3 menyampaikan bahwa apel gelar pasukan yang diselenggarakan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan, baik personel maupun material guna mendukung kesiapan operasi dan penugasan.
"Terutama untuk memeriksa kesiapan personel dan material yang akan melaksanakan pengamanan Pemilu serta Pamtas RI-PNG Mobile Papua 2024," jelas Brigjen TNI (Mar) Sugianto dalam keterangannya, Kamis (21/12).
Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh prajurit Jalasena di jajaran TNI AL dalam menghadapi tugas pengamanan Pemilu. Kegiatan ini juga merupakan implementasi tugas TNI AL, yang tidak terlepas dari dinamika perkembangan lingkungan strategis yang begitu kompleks dan dinamis, baik di lingkup global, regional, maupun nasional.
Hal ini tentunya sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam berbagai kesempatannya menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI AL bahwa netralitas TNI merupakan komitmen dan wajib dilaksanakan oleh seluruh prajurit.
“Dengan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang tahun politik 2024. Netralitas TNI tidak bisa ditawar, karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional,” tandas KSAL.
