Berita

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos /RMOL

Politik

KPU Belum Bersedia Buka Hasil Investigasi BSSN Soal Kebocoran Data Pemilih

RABU, 13 DESEMBER 2023 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil investigasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) soal kebocoran data pemilih, yang diduga dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum juga diungkap.

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, BSSN merupakan salah satu lembaga pemerintah yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Siber bentukan KPU.

Selain BSSN, dia menyebutkan lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Siber, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), dan Cyber Crime Mabes Polri.


"BSSN (tugasnya) mitigasi, Mabes Polri melakukan investigasi, sejauh apa bocornya," ujar Betty kepada wartawan, Rabu (13/12).

Koordinator Divisi Data dan Informasi itu menjelaskan, alur pengusutan kebocoran data yang diduga bersumber dari KPU itu.

"Jadi kalau BIN itu ngawasin dari mana, BSSN dari mana, nanti kalau ada masalah, Mabes yang akan menilik satu-satu," urainya.

Oleh karena itu, Betty menyebut saat ini belum ada hasil investigasi, karena prosesnya masih berjalan.

"Jadi kami sudah berkoordinasi dengan BSSN, dengan Mabes secara rutin untuk mengecek dugaan kebocoran itu, dan menyimpulkan bahwa saat ini sedang kerja-kerja investigasi oleh Mabes," demikian Betty menambahkan.

Kebocoran data pemilih sebanyak 252 juta data yang diduga bersumber dari data yang dipegang KPU diakibatkan peretasan.

Peretasan dilakukan oleh hacker beranonim Jimbo pada pertengahan November lalu, dan belum tuntas diinvestigasi KPU bersama Satgas Siber yang dibentuknya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya