Presiden RI Joko Widodo diminta fokus urus ekonomi ketimbang sibuk cawe-cawe urusan pemilu/Ist
Survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya tren penurunan daya beli. Data menunjukkan, belanja kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1-2 juta turun menjadi 76,7 persen, terendah sejak Juni 2023.
Sementara itu, konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp2,1-3 juta melemah menjadi 76,5 persen, lebih rendah dibandingkan September yang tercatat sebesar 77,1 persen. Sedangkan konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp3,1-4 juta juga menurun menjadi 73,7 persen, terendah sejak Mei 2023 atau dalam 5 bulan terakhir.
Selain daya beli masyarakat menurun. Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk juga meningkat.
Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381; dan meningkat 0,004 poin dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,384.
Hal ini menunjukkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar, serta selama periode tersebut belum terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Bahkan semakin parah.
Untuk itu, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk fokus memperbaiki situasi ekonomi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja di akhir masa jabatannya sesuai janji politiknya dulu. Sehingga memiliki
legacy yang baik di kemudian hari.
Arjuna menilai Jokowi perlu mengurangi sikap hiperaktif politik yang selama ini ditunjukkan dengan sering cawe-cawe melalui sejumlah pidato politik, endorsement, dan ikut mengorganisir relawannya.
“Daya beli masyarakat tergerus, Rasio Gini naik terus. Ini pertanda masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Jokowi harus fokus urus ekonomi, kurangi hiperaktif cawe-cawe Pilpres,” tegas Arjuna, melalui keterangannya kepada redaksi, Selasa (28/11).
Menurut Arjuna, dengan semakin meningkatnya Rasio Gini dan menurunnya daya beli masyarakat pertanda bahwa program bansos yang selama ini digulirkan belum efektif mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Kemenkeu, papar Arjuna, anggaran bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Artinya, terjadi kenaikan anggaran bansos sebesar Rp14,4 triliun atau naik 3,1 persen dari tahun lalu. Namun besarnya anggaran bansos ini belum mampu meringankan beban hidup masyarakat.
“Bansos yang terus meningkat di tahun politik ini belum mampu meningkatkan daya beli dan menurunkan Rasio Gini. Artinya banyak masalah penyalurannya. Jangan sampai tujuannya bukan untuk efektivitas terhadap pengentasan kemiskinan dan penguatan daya beli, tetapi kepentingan politik yang lebih kental,” tambah Arjuna mengingatkan.
Arjuna juga mewanti-wanti Pemerintah agar fokus dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, jangan hanya mempertimbangkan aspek populisme politik namun efektivitasnya harus terukur. Pasalnya, menurut Arjuna, nilai tukar rupiah kian anjlok hingga mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Hal ini bisa meningkatkan inflasi dan membuat banyak masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan.
Untuk itu, Arjuna mengingatkan Pemerintah, terutama Presiden Jokowi, tidak hiperaktif untuk cawe-cawe terlalu dalam terkait urusan Pilpres 2024, walau putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka ikut dalam dalam kontestasi Pilpres 2024.
Karena, cawe-cawe Jokowi yang berlebihan bisa merontokkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Apalagi kini Indonesia sedang menghadapi kekeringan akibat El Nino.
“Cawe-cawe Presiden yang terlalu hiperaktif, perlu dihentikan karena bisa merontokkan kepercayaan pasar terhadap performa pemerintah. Lebih baik fokus urus ekonomi. Apalagi kita dihadapkan pada situasi kekeringan panjang akibat El Nino. Jangan sampai kita jatuh pada situasi krisis ekonomi,” demikian Arjuna.
