Beredar Surat Reshuffle, PPP Tak Ambil Pusing

Pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ambil pusing.

Pendapat itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menanggapi beredarnya surat reshuffle. Belakangan, hal itu dibantah Mensesneg Pratikno.

“Pergantian menteri itu bukan soal sekarang, besok, atau kemarin. Itu hak prerogatif presiden. Jadi yang lain pasti tidak tau. Yang tau hanya pak presiden. Dan itu bisa dilakukan kapan saja oleh presiden,” kata Mardiono kepada wartawan, di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Dia juga mengatakan, Parpol menempatkan kader-kader terbaiknya di kabinet karena panggilan kenegaraan. Dalam hal ini ditunjuk dan dipilih oleh kepala pemerintahan.

“Presiden membutuhkan kader-kader itu untuk ikut serta, berkontribusi membangun bangsa dan negara,” katanya.

Kendati begitu, kata Mardiono, Parpol yang menempatkan kader-kadernya di kabinet sejatinya juga masih memiliki tanggung jawab mengawal suksesi pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Sebelumnya beredar surat reshuffle kabinet di media sosial, Rabu pagi (22/11). Informasi yang diterima dari grup Whatsapp, ada 13 menteri dirombak.

Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Pratikno, membantah keabsahan surat itu.

"Ini hoax," tegasnya, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL.