Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Pengamat: Post Power Syndrome Presiden Jokowi Bisa Lahirkan Tirani Neo Orba

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 14:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menakhodai Indonesia selama dua periode diyakini akan memunculkan masalah baru, yakni post power syndrome.

Yang paling dikhawatirkan, post power syndrome Presiden Jokowi ini bisa lebih parah dari orde baru (Orba) era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mencermati cawe-cawe Presiden Jokowi yang terasa menjelang Pilpres 2024.


"Banyak analisis menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengalami post power syndrome akut karena zig-zag politik yang dilakukan. Sudah terlalu banyak pihak terluka akibat cawe-cawe Presiden Jokowi," kata Samuel dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11).

Mencermati kondisi terkini di lapangan, alumni Lemhannas Pemuda 2009 ini memandang publik sudah mulai menunjukkan rasa muak atas manuver Presiden Jokowi. Salah satunya dengan membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ikut Pilpres 2024.

"Belum lagi terjadinya mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) atau aparat penegak hukum yang terpaksa melakukan kerja-kerja bukan pada tupoksinya," tambah Silaen.  

Yang paling dikhawatirkan, Silaen mencium aroma kebangkitan zaman orde baru, yakni melanggengnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika manuver Presiden Jokowi dibiarkan.

"Jelas-jelas rakyat tidak mau kembali ke zaman orde baru, eh justru kepemimpinan Presiden Jokowi melanggengkan KKN versi baru. Apa yang ditentang rakyat dari orde baru itu jelas sekali, yakni KKN," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya