Berita

Kemacetan lalu lintas di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan/Net

Nusantara

Alokasi Penanganan Kemacetan di Jakarta Rp6,9 Triliun, PKS: Kita Monitor Penggunaannya

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 10:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengesahkan APBD tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun dalam rapat paripurna pada Selasa kemarin (14/11).

Dari besaran total APBD tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Keenam program tersebut adalah penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.


Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungannya terhadap enam prorgam prioritas tersebut. Ia juga optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal tahun depan.

“Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemrov DKI,” kata Khoirudin dikutip Rabu (15/11).

Khoirudin menyatakan siap untuk melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas, terutama untuk penanganan kemacetan yang sebagai kegiatan dengan anggaran cukup besar yakni Rp6,9 triliun atau 10% dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp72,6 triliun.

“Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov untuk penanganan macet, agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” kata politikus PKS ini.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya