Berita

Kemacetan lalu lintas di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan/Net

Nusantara

Alokasi Penanganan Kemacetan di Jakarta Rp6,9 Triliun, PKS: Kita Monitor Penggunaannya

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 10:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengesahkan APBD tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun dalam rapat paripurna pada Selasa kemarin (14/11).

Dari besaran total APBD tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Keenam program tersebut adalah penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.


Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungannya terhadap enam prorgam prioritas tersebut. Ia juga optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal tahun depan.

“Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemrov DKI,” kata Khoirudin dikutip Rabu (15/11).

Khoirudin menyatakan siap untuk melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas, terutama untuk penanganan kemacetan yang sebagai kegiatan dengan anggaran cukup besar yakni Rp6,9 triliun atau 10% dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp72,6 triliun.

“Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov untuk penanganan macet, agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” kata politikus PKS ini.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya