Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri/RMOL

Hukum

Benarkan Segel Ruang Anggota BPK RI Pius Lustrilanang, KPK: Terkait OTT Pj Bupati Sorong

SELASA, 14 NOVEMBER 2023 | 12:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyegelan ruang anggota BPK VI Pius Lustrilanang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penanganan kasus dugaan suap yang diawali kegiatan tangkap tangan yang melibatkan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso (YPM) dkk.

Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penyegelan di ruang kerja Pius Lustrilanang di Gedung BPK RI, Jakarta.

"Tadi ada pertanyaan tentang kebenaran atas penyegelan ruangan kerja Anggota BPK VI, atas nama PL. Itu betul dilakukan, kita sudah cek kemarin di penyidik, bahwa betul dilakukan penyegelan itu," kata Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (14/11).


Penyegelan itu, kata Firli, dilakukan dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril untuk selanjutnya dilakukan upaya paksa penggeledahan.

"Baik itu berupa penggeledahan, maupun nanti juga kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak pidana korupsi, tentu akan dilakukan penyitaan," jelas Firli.

Firli menjelaskan, bahwa penyegelan ruang kerja Pius Lustrilanang masih terkait rangkaian tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dkk.

"Masih (terkait Pj Bupati Sorong), tetapi mungkin anda mau bertanya berikutnya. Bisa saja itu ada pengembangan, tetapi saya pastikan bahwa penyegelan ruangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oknum BPK yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan hari ini," pungkas Firli.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya