Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pengamat: Jokowi Adalah Sebab Kekisruhan Menjelang Pemilu 2024

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gaya berpolitik Presiden Joko Widodo dilabeli orde baru gaya baru oleh pengajar ilmu pemerintahan lulusan Universitas Nasional (UNAS), Efriza. Pasalnya, Jokowi mengacuhkan keputusan politik PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak memenangkan pemilihan Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga 2 kali Pilpres.

Efriza menjelaskan, keputusan PDIP mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024, secara tidak langsung telah dimentahkan Jokowi melalui pencalonan putra mahkotanya, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon RI 2 bersama Prabowo Subianto.

Menurutnya, akibat dari manuver Jokowi dalam mempertahankan kekuasaannya tersebut stabilitas politik potensi terguncang, karena upaya yang dipakai untuk memuluskan langkah Gibran maju bersama Prabowo memanfaatkan suprastruktur kelembagaan pemerintah.

Efriza menyebutkan, manuver paling dahsyat yang dilakukan Jokowi adalah melalui penguasaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK), dimulai dari perkawinan politik Ketua MK Anwar Usman dengan adiknya yang bernama Idayati, dan faktanya membuahkan hasil pencalonan Gibran di Pilpres 2024 tak melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Inilah penyebab kekisruhan perpolitikan menjelang pemilu kita tahun depan," ujar Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, pada Jumat (27/10).

Dia memandang, Jokowi telah menghadirkan kekecewaan yang sangat besar di publik karena manuvernya cenderung otoriter, dan menimbulkan kesan ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang seolah-olah demokratis.

"Padahal ia (Jokowi) menjadi aktor kemunduran demokrasi, menjadi aktor terjadinya politik pencalonan dinasti politik di level nasional. Ia juga menghadirkan stigma negatif bagi anak muda dalam berpolitik sebab adanya wajah dalam balutan dinasti politik," tuturnya.

"Bahkan, ia menjadi wajah politik 'neo orde baru di era reformasi' sebagai penguasa politik dalam balutan supremasi konstitusi hasil reformasi, namun aktor suramnya demokrasi di penghujung periode keduanya," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

UPDATE

Prabowo Tegaskan Pentingnya Retret Kepala Daerah: Yang Ragu-ragu Mundur!

Kamis, 20 Februari 2025 | 13:33

Pramono-Rano Harus Libatkan Masyarakat Betawi Bangun Jakarta

Kamis, 20 Februari 2025 | 13:29

Apple Luncurkan iPhone 16e untuk Dongkrak Penjualan, Segini Harganya

Kamis, 20 Februari 2025 | 13:22

Absen di Sertijab Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Disoraki

Kamis, 20 Februari 2025 | 13:16

Nikita Mirzani Resmi Tersangka Pemerasan

Kamis, 20 Februari 2025 | 13:16

Manajemen Demokrasi

Kamis, 20 Februari 2025 | 13:08

Lalin Depan Istana Padat Merayap Usai Pelantikan Kepala Daerah

Kamis, 20 Februari 2025 | 12:58

Prabowo Harus Segera Pecat 'Raja Kecil'

Kamis, 20 Februari 2025 | 12:48

Konser Dua Hari Non Stop Band Rock Legendaris Dunia Guncang Jakarta

Kamis, 20 Februari 2025 | 12:44

Prabowo Salami 961 Kepala Daerah yang Baru Dilantik

Kamis, 20 Februari 2025 | 12:38

Selengkapnya