Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri/RMOL

Politik

Ketua KPK Sayangkan Masih Ada Serangan Balik Koruptor dengan Cara Intimidasi dan Berlindung di Balik Atribut Kekuasaan

RABU, 25 OKTOBER 2023 | 00:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyayangkan masih adanya serangan balik ketika pimpinan lembaganya menetapkan tersangka korupsi. Bahkan, serangan balik itu dilakukan dengan cara kasar dan mengintimidasi, berlindung di balik simbol-simbol dan atribut kekuasaan.

Begitu yang disampaikan Firli usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Bareskrim Polri, Selasa (24/10).

Firli mengatakan, untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, diperlukan sinergi dan orkestrasi yang melibatkan semua pihak dalam kamar kekuasaan.


Baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, Aparat Penegak Hukum (APH), penyelenggara negara, aparat keamanan, partai politik (parpol), serta semua kementerian/lembaga, yang wajib melibatkan diri untuk membersihkan dan tidak melakukan korupsi.

"Namun faktanya, sampai dengan saat ini, amat disayangkan masih banyak lembaga yang permisif dengan korupsi, mereka seakan-akan membenarkan korupsi, bahkan damai berdampingan," kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa malam (24/10).

Bahkan, lanjut Firli, ada pula yang melakukan perlawanan ketika pimpinan lembaganya ataupun seorang oknum penyelenggara negara tersangkut korupsi.

"Ini yang kita kenal dengan 'When the corruptors strike back'. Para pelaku melakukan serangan balik dengan segala cara, perlawanan verbal dan nonverbal, bahkan dengan cara kasar bertujuan mengintimidasi, berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaannya," terang Firli.

Lebih aneh lagi, kata purnawirawan Jenderal Bintang Tiga Polisi ini, serangan balik koruptor tersebut dilakukan terhadap KPK.

"Mereka sangat leluasa dan bebas. Di situlah tantangan pemberantasan korupsi sehingga butuh sinergi dan orkestrasi," tutur Firli.

Firli menjelaskan, ada ratusan laporan kasus korupsi di berbagai level penyelenggara negara yang masih menumpuk hingga saat ini. Untuk itu, KPK masih harus bekerja keras dengan seluruh keterbatasan dan segala serangan yang terjadi selama ini.

"Kita perlu belajar dari pengalaman pemerintahan RRC yang berhasil membersihkan korupsi dalam waktu 10 tahun. Mereka berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, mereka juga berhasil mengatasi kemiskinan dan mereka berhasil membawa rakyat sejahtera," jelas Firli.

Bahkan, pemerintah China juga sukses mengatasi pengangguran karena komitmen kuat dari Presiden dan didukung penuh oleh segenap pejabat negara serta rakyat untuk membersihkan korupsi.

"Bahkan pemerintah RRC menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama pemerintah dan rakyat. Jika ada yang baik, mari sebaiknya kita contoh. Semoga Indonesia suatu saat bebas dari korupsi sehingga korupsi akan menjadi sesuatu masa lalu. Indonesia ke depan harus hidup dalam peradaban dunia yang bersih dari korupsi," pungkas Firli.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya